Jakarta, PancarbanuaNews — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (18/9/2026), menuai perhatian publik.
Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung sejumlah pihak yang disebutnya sebagai pakar. Ia menyatakan tidak mempersoalkan kritik, tetapi keberatan apabila kritik tersebut menurutnya berubah menjadi fitnah.
“Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya, saking pintarnya jadi goblok,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Prabowo kemudian mengatakan terdapat sejumlah pakar yang menurutnya menggunakan kepakaran untuk menyampaikan fitnah. Ia juga menekankan pentingnya kejujuran intelektual.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum politik yang dihadiri kader dan pimpinan PAN. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo berbicara mengenai komitmennya membangun Indonesia yang sejahtera, termasuk persoalan gizi, pendidikan dan masa depan anak-anak Indonesia.
Kritik, Kekuasaan dan Etika Bernegara
Terlepas dari substansi kritik Presiden terhadap para pakar, pernyataan tersebut membuka diskusi yang lebih luas mengenai etika komunikasi seorang kepala negara.
Presiden bukan hanya berbicara atas nama pribadi. Setiap pernyataan Presiden memiliki bobot politik dan simbolik karena disampaikan oleh pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan.
Karena itu, perbedaan pendapat antara pemerintah dan kelompok akademisi, peneliti, pakar maupun masyarakat sipil semestinya tetap ditempatkan dalam ruang argumentasi.
Jika sebuah pendapat dianggap keliru, ruang publik dapat menguji pendapat tersebut melalui data, metodologi, argumentasi dan fakta pembanding.
Begitu pula jika seorang pakar menyampaikan informasi yang dianggap tidak benar, pemerintah memiliki berbagai instrumen untuk memberikan klarifikasi, membantah data, bahkan menempuh mekanisme hukum apabila terdapat dugaan pelanggaran.
Persoalannya kemudian bukan semata-mata pada siapa yang benar atau siapa yang salah, melainkan bagaimana kekuasaan merespons kritik.
Presiden dan Tanggung Jawab Menjaga Ruang Kritik
Dalam negara demokratis, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari dinamika kehidupan publik.
Pakar dapat keliru. Pemerintah juga dapat keliru. Karena itu, mekanisme demokrasi membutuhkan ruang untuk saling mengoreksi.
Ketika pemerintah mendapatkan kritik, yang dibutuhkan masyarakat adalah penjelasan mengenai dasar kebijakan, data yang digunakan serta alasan mengapa sebuah keputusan diambil.
Sebaliknya, kelompok yang mengkritik pemerintah juga memiliki tanggung jawab menjaga akurasi informasi dan tidak menyebarkan tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, kejujuran intelektual berlaku dua arah: pemerintah harus terbuka terhadap kritik berbasis fakta, sementara para pengkritik juga wajib menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.
Kata-Kata Presiden Memiliki Konsekuensi
Penggunaan kata yang bersifat merendahkan dalam pidato seorang kepala negara juga memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan percakapan masyarakat biasa.
Presiden memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat memandang sebuah persoalan. Bahasa yang digunakan pemimpin dapat ikut menentukan apakah perbedaan pendapat berkembang menjadi dialog atau justru berubah menjadi pertentangan antarkelompok.
Karena itu, kritik terhadap pilihan kata Presiden tidak otomatis berarti membenarkan pandangan para pakar yang dikritiknya.
Demikian pula, mempertanyakan etika bahasa seorang Presiden tidak berarti membebaskan pakar dari kewajiban menyampaikan kritik secara objektif.
Keduanya dapat dinilai secara terpisah.
Substansi kritik terhadap pemerintah harus diuji berdasarkan fakta. Sementara cara kekuasaan merespons kritik dapat dinilai berdasarkan prinsip etika publik.
Presiden Bukan Sekadar Pembicara Politik
Pernyataan Prabowo di HUT PAN juga menarik karena disampaikan dalam forum partai politik.
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, Presiden memang memiliki latar belakang politik. Namun, ketika berbicara di ruang publik, posisi sebagai Presiden membawa konsekuensi etik yang lebih luas daripada sekadar posisi sebagai tokoh atau pimpinan partai.
Masyarakat memiliki hak untuk mendengar kritik terhadap pemerintah. Pemerintah juga memiliki hak untuk menjawab kritik tersebut.
Yang menjadi pekerjaan penting dalam demokrasi adalah memastikan pertarungan gagasan tidak berubah menjadi pertarungan penghinaan.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa berani masyarakat mengkritik pemerintah, tetapi juga oleh seberapa siap pemerintah mendengar kritik dan menjawabnya dengan argumentasi.
Pernyataan Presiden tentang para pakar karena itu layak dibaca bukan hanya sebagai polemik soal satu kata, tetapi sebagai momentum untuk kembali mempertanyakan standar komunikasi publik pejabat negara.
Sebab, semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab etik yang melekat pada setiap kata yang diucapkannya.
