“Kenapa Aku Tidak Tertarik pada Kemerdekaan yang Kalian Ciptakan?”

Setiap bulan Agustus, bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan dengan upacara, pengibaran bendera, berbagai perlombaan, serta ungkapan rasa syukur atas perjuangan para pendiri bangsa. Namun, di balik perayaan itu, ada sebuah pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah kemerdekaan yang kita rayakan sudah benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat?

Pertanyaan tersebut terasa relevan ketika kita mengingat gagasan Tan Malaka tentang merdeka 100 persen. Ungkapan yang sering dikaitkan dengannya—“Kenapa aku tidak tertarik pada kemerdekaan yang kalian ciptakan?”—menggambarkan kritik bahwa kemerdekaan politik tidak otomatis berarti kemerdekaan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat. Sejumlah sumber yang membahas pemikiran Tan Malaka mengaitkan pernyataan tersebut dengan gagasannya bahwa kemerdekaan harus benar-benar ditujukan bagi kemaslahatan bersama, bukan hanya dinikmati kelompok elite. (NU Online)

Kemerdekaan Bukan Sekadar Bebas dari Penjajahan

Bagi Tan Malaka, kemerdekaan tidak berhenti pada pengakuan bahwa sebuah bangsa telah menjadi negara merdeka. Kemerdekaan harus mempunyai makna yang lebih luas: rakyat memiliki kesempatan menentukan masa depannya, memperoleh kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan, memiliki akses terhadap pekerjaan dan sumber daya ekonomi, serta terbebas dari dominasi pihak yang menguasai kehidupan politik dan ekonomi.

Konsep “Merdeka 100%” yang dikaitkan dengan pemikiran Tan Malaka pada dasarnya mengajak masyarakat melihat kemerdekaan secara substantif, bukan hanya formal. Indonesia boleh saja telah merdeka secara politik sejak 1945, tetapi pekerjaan mewujudkan kemerdekaan yang dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat merupakan proses yang terus berjalan. (ResearchGate)

Karena itu, kalimat tersebut sebaiknya tidak dibaca sebagai penolakan terhadap kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya, ia dapat dibaca sebagai kritik terhadap kemerdekaan yang belum sepenuhnya menghadirkan keadilan bagi rakyat.

Indonesia Hari Ini: Sudah Merdeka, tetapi Apakah Sudah Berdaulat?

Lebih dari delapan dekade setelah Proklamasi, Indonesia telah mengalami perubahan besar. Kita memiliki pemerintahan sendiri, sistem demokrasi, lembaga negara, pembangunan infrastruktur, serta perekonomian yang jauh berbeda dibandingkan masa awal kemerdekaan.

Namun, pembangunan tidak otomatis menghapus persoalan ketimpangan.

Masih ada masyarakat yang kesulitan memperoleh pendidikan berkualitas. Masih ada pekerja yang berjuang mendapatkan penghasilan yang layak. Masih terdapat masyarakat di wilayah terpencil yang menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan publik, kesehatan, infrastruktur dan kesempatan ekonomi.

Di sisi lain, konsentrasi kekayaan dan kekuasaan pada kelompok tertentu terus menjadi bahan perdebatan publik.

Dalam konteks inilah gagasan Tan Malaka kembali menemukan relevansinya.

Kemerdekaan seharusnya tidak hanya diukur dari siapa yang memegang kekuasaan, tetapi dari bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk meningkatkan kehidupan rakyat.

Ketika Demokrasi Hanya Berhenti di Kotak Suara

Demokrasi merupakan salah satu wujud penting dari kemerdekaan. Rakyat memiliki hak memilih pemimpin dan wakilnya. Tetapi demokrasi yang sehat tidak boleh berhenti pada momentum pemilu.

Kemerdekaan politik akan kehilangan maknanya apabila rakyat hanya dianggap penting ketika suara mereka dibutuhkan.

Setelah pemilu selesai, rakyat tetap memiliki hak untuk didengar, dikritik, dilayani dan dilibatkan dalam proses pembangunan.

Karena itu, pertanyaan Tan Malaka dapat diterjemahkan dalam konteks hari ini menjadi:

Apakah rakyat benar-benar menjadi subjek pembangunan, atau hanya menjadi objek dari kebijakan?

Pertanyaan ini penting karena negara yang merdeka bukan hanya negara yang memiliki bendera, pemerintahan dan batas wilayah sendiri. Negara merdeka juga harus mampu memastikan bahwa rakyatnya mempunyai ruang untuk menentukan kehidupan mereka sendiri.

Kemerdekaan Ekonomi Menjadi Tantangan Besar

Salah satu aspek penting dari gagasan merdeka 100 persen adalah persoalan ekonomi.

Kemerdekaan politik akan terasa tidak lengkap apabila sebagian besar rakyat tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menentukan kehidupannya sendiri.

Petani yang tidak memiliki posisi tawar kuat, nelayan yang bergantung pada harga pasar, pelaku UMKM yang sulit mendapatkan modal, pekerja dengan pendapatan terbatas, serta anak muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan produktif adalah bagian dari persoalan kemerdekaan ekonomi.

Bukan berarti negara harus menjamin setiap orang menjadi kaya.

Namun, negara memiliki tanggung jawab menciptakan kesempatan yang adil agar setiap warga negara dapat berkembang berdasarkan kemampuan dan kerja kerasnya.

Dengan demikian, ukuran kemerdekaan bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi, tetapi juga seberapa jauh hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat luas.

Elite dan Rakyat: Jarak yang Harus Terus Diperkecil

Kritik Tan Malaka mengenai kemungkinan kemerdekaan hanya dinikmati elite juga dapat menjadi bahan refleksi bagi kehidupan politik Indonesia saat ini.

Kekuasaan dalam demokrasi pada hakikatnya berasal dari rakyat. Karena itu, kekuasaan tidak boleh berubah menjadi ruang eksklusif yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu.

Politik seharusnya menjadi sarana memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar jalan menuju jabatan.

Pejabat publik, anggota legislatif, pemimpin partai politik dan seluruh pemegang kekuasaan perlu terus mengingat bahwa mandat politik pada akhirnya adalah mandat rakyat.

Semakin jauh jarak antara penguasa dan rakyat, semakin besar pula risiko munculnya rasa bahwa kemerdekaan hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

Kemerdekaan Juga Berarti Keadilan

Indonesia merdeka bukan hanya karena berhasil mengusir penjajah.

Indonesia merdeka karena para pendiri bangsa memiliki cita-cita membangun sebuah negara yang mampu menghadirkan kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Karena itu, kemerdekaan harus berjalan bersama keadilan.

Tidak cukup mengatakan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama apabila dalam praktiknya sebagian masyarakat tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik dan kehidupan yang layak.

Kemerdekaan harus terasa di rumah-rumah rakyat.

Kemerdekaan harus terasa di desa-desa.

Kemerdekaan harus terasa di pasar-pasar, sekolah, sawah, tempat kerja dan ruang-ruang publik.

Pertanyaan Tan Malaka untuk Generasi Sekarang

Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi, barangkali kita tidak perlu lagi bertanya apakah Indonesia merdeka.

Jawabannya jelas: Indonesia adalah negara merdeka.

Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah:

Seberapa merdekakah rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupannya?

Apakah anak petani memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ilmuwan?

Apakah anak nelayan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin?

Apakah masyarakat kecil memiliki akses yang sama terhadap hukum dan pelayanan negara?

Apakah orang yang tidak memiliki kekuasaan tetap dapat menyampaikan kritik tanpa takut?

Apakah pembangunan menciptakan kesejahteraan yang semakin merata?

Dan yang paling penting:

Apakah kemerdekaan telah benar-benar menjadi milik seluruh rakyat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk meruntuhkan rasa cinta kepada bangsa. Justru sebaliknya. Kritik terhadap keadaan bangsa adalah bagian dari upaya menjaga agar cita-cita kemerdekaan tidak berhenti menjadi slogan.

Merdeka 100 Persen Adalah Cita-Cita yang Harus Diperjuangkan

Pemikiran Tan Malaka tentang merdeka 100 persen dapat dibaca sebagai sebuah tantangan moral bagi generasi Indonesia hari ini.

Kemerdekaan bukan sesuatu yang selesai pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah pekerjaan yang harus terus dirawat dan disempurnakan.

Generasi 1945 memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan.

Generasi hari ini mempunyai tugas yang berbeda: mengisi kemerdekaan dengan keadilan, kesejahteraan, pendidikan, kedaulatan ekonomi, demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Maka, kalimat “Kenapa aku tidak tertarik pada kemerdekaan yang kalian ciptakan?” tidak harus dipahami sebagai penolakan terhadap Indonesia yang telah merdeka.

Ia justru dapat menjadi cermin.

Cermin untuk melihat apakah kemerdekaan yang diwariskan para pendiri bangsa telah benar-benar sampai kepada seluruh rakyat.

Sebab pada akhirnya, kemerdekaan bukan tentang seberapa megah kita merayakannya, tetapi seberapa nyata rakyat merasakan hasilnya.

Dan mungkin, itulah makna paling dalam dari gagasan Tan Malaka tentang “Merdeka 100 Persen”: sebuah bangsa belum boleh berhenti memperjuangkan kemerdekaan selama masih ada rakyat yang belum merasakan keadilan, kesempatan dan kesejahteraan sebagai haknya.

Dirgahayu Indonesia. Merdeka bukan sekadar kata—merdeka adalah tanggung jawab.