Martapura, PancarbanuaNews – Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Arah kebijakan tersebut menjadi perhatian penting bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi pelaku usaha. Sebab, komposisi dan prioritas belanja daerah dapat membuka peluang baru bagi dunia usaha melalui proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan aktivitas ekonomi lokal.
Penegasan mengenai arah RAPBD 2027 disampaikan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi saat mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar, Selasa (8/9/2026).
Rapat tersebut membahas jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjar Irwan Bora dan dihadiri jajaran DPRD, unsur eksekutif, Forkopimda serta undangan lainnya.
Belanja Daerah Harus Memberikan Dampak Nyata
Pemkab Banjar menempatkan belanja daerah sebagai instrumen pembangunan yang harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Habib Idrus menegaskan, setiap program yang dirancang dalam RAPBD 2027 harus memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, transparan serta memberikan dampak nyata dan berkelanjutan terhadap kemakmuran masyarakat.
Fokus belanja diarahkan antara lain pada peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta pemberian stimulus untuk memperkuat perekonomian masyarakat.
Arah tersebut menunjukkan bahwa APBD tidak semata-mata dipandang sebagai dokumen keuangan pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen untuk menggerakkan roda pembangunan dan perekonomian daerah.
Peluang bagi Pelaku Usaha
Bagi pelaku usaha di Kabupaten Banjar, arah RAPBD 2027 penting dicermati sejak awal.
Ketika pemerintah meningkatkan belanja untuk infrastruktur dasar, pelayanan publik maupun penguatan ekonomi masyarakat, maka secara tidak langsung akan muncul kebutuhan terhadap berbagai barang dan jasa yang dapat melibatkan sektor swasta dan pelaku UMKM.
Peluang tersebut dapat muncul melalui berbagai rantai kegiatan, mulai dari penyediaan material, jasa konstruksi, transportasi, logistik, penyediaan makanan dan minuman, jasa percetakan, teknologi informasi, hingga berbagai kebutuhan operasional pemerintah.
Karena itu, pelaku usaha perlu memahami bahwa peluang dari belanja pemerintah tidak hanya berada pada perusahaan berskala besar. UMKM juga berpotensi mengambil bagian, khususnya sebagai penyedia barang dan jasa sesuai kapasitas dan persyaratan yang ditetapkan.
Infrastruktur dan Ekonomi Lokal
Percepatan pembangunan infrastruktur dasar menjadi salah satu fokus RAPBD 2027. Kebijakan ini berpotensi memberikan efek berantai terhadap perekonomian lokal.
Pembangunan jalan, fasilitas publik maupun infrastruktur pendukung lainnya dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah. Dalam jangka lebih panjang, kondisi tersebut dapat membantu menurunkan biaya distribusi, memperluas akses pasar dan meningkatkan aktivitas perdagangan.
Bagi pelaku usaha, perbaikan infrastruktur juga berarti semakin terbukanya akses terhadap konsumen dan pemasok.
Di sisi lain, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah, perbaikan sistem pemungutan serta percepatan digitalisasi pemungutan pajak daerah.
Ada Rp2,20 Triliun Rencana Belanja
Dalam rancangan APBD 2027 yang disampaikan Pemkab Banjar, target pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp1,82 triliun.
Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp357,23 miliar, pendapatan transfer sekitar Rp1,43 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp33,20 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai sekitar Rp2,20 triliun.
Besarnya rencana belanja tersebut membuat proses pembahasan RAPBD menjadi penting untuk dicermati publik. Sebab, yang menentukan dampak ekonomi bukan hanya besarnya anggaran, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dialokasikan, program apa yang menjadi prioritas dan seberapa besar belanja tersebut mampu menciptakan manfaat ekonomi di masyarakat.
Pelaku Usaha Jangan Hanya Menunggu Proyek
Dengan arah kebijakan tersebut, pelaku usaha di Kabupaten Banjar perlu mulai memetakan peluang sejak proses perencanaan anggaran berlangsung.
Pelaku UMKM, misalnya, dapat mulai memperkuat legalitas usaha, administrasi, kapasitas produksi, kualitas produk serta kemampuan memenuhi persyaratan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selain itu, pelaku usaha perlu mengikuti informasi mengenai program prioritas pemerintah daerah dan perkembangan pengadaan barang dan jasa secara resmi.
Langkah tersebut penting agar dunia usaha tidak sekadar menjadi penonton ketika anggaran pemerintah mulai direalisasikan, tetapi mampu menjadi bagian dari rantai ekonomi yang terbentuk dari belanja pembangunan daerah.
Menjaga Efisiensi dan Belanja Pro-Rakyat
Pemkab Banjar juga menegaskan komitmen menjaga keseimbangan antara program prioritas, efisiensi belanja operasional dan penguatan belanja yang pro-rakyat.
Isu kebencanaan turut menjadi perhatian, khususnya mitigasi terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta banjir.
Pada akhirnya, efektivitas RAPBD 2027 akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menerjemahkan anggaran menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan dan kesejahteraan.
Sementara bagi dunia usaha, keberhasilan tersebut dapat tercermin dari semakin terbukanya akses ekonomi, meningkatnya aktivitas perdagangan, membaiknya infrastruktur, bertambahnya peluang usaha serta terciptanya lapangan kerja.
Dengan demikian, pembahasan RAPBD 2027 tidak hanya menjadi urusan pemerintah dan DPRD. Arah belanja daerah juga layak menjadi perhatian masyarakat dan pelaku usaha karena akan ikut menentukan dinamika ekonomi Kabupaten Banjar sepanjang 2027.
