MARTAPURA, PANCARBANUANEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Banjar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyesuaian kebijakan anggaran daerah, sekaligus menjadi momentum untuk memastikan setiap kebijakan belanja pemerintah benar-benar diarahkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026, DPRD Kabupaten Banjar memberikan sejumlah catatan strategis, khususnya terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan pendataan pajak dan retribusi daerah, digitalisasi transaksi, serta pengelolaan aset milik daerah.
DPRD mendorong agar potensi PAD dapat digali secara lebih optimal dengan memperkuat sistem pendataan dan pengawasan terhadap berbagai sumber pendapatan daerah.
Pendataan objek pajak dan retribusi dinilai menjadi salah satu aspek penting. Dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat mengetahui potensi penerimaan secara lebih nyata sekaligus meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.
Digitalisasi Transaksi Didorong
Selain optimalisasi PAD, digitalisasi transaksi juga menjadi perhatian dalam pembahasan perubahan APBD.
Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi, mempercepat proses pembayaran dan penerimaan daerah, sekaligus mempermudah pengawasan terhadap transaksi yang berkaitan dengan pajak maupun retribusi.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk membangun tata kelola keuangan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel.
Namun, digitalisasi juga membutuhkan kesiapan sistem, sumber daya manusia dan integrasi data agar penerapannya tidak hanya sebatas perubahan dari transaksi manual menjadi elektronik, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Pengelolaan Aset Perlu Diperkuat
Hal lain yang turut menjadi perhatian DPRD adalah pengelolaan aset daerah.
Aset milik pemerintah daerah merupakan bagian penting dari kekayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, penataan dan pendataan aset perlu terus diperkuat, termasuk memastikan aset memiliki status administrasi yang jelas, tercatat dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pengelolaan aset yang lebih baik juga diharapkan dapat mendukung peningkatan PAD apabila terdapat aset daerah yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara produktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja Harus Memberikan Manfaat
Di sisi belanja daerah, DPRD menekankan agar perubahan anggaran tidak sekadar menjadi penyesuaian angka dalam dokumen APBD.
Setiap program dan kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran diharapkan memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, efektivitas belanja menjadi hal yang tidak kalah penting dibandingkan peningkatan pendapatan daerah.
Anggaran pemerintah daerah pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Persetujuan bersama terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 juga menjadi tahap penting bagi Pemkab Banjar untuk melanjutkan pelaksanaan program pembangunan hingga akhir tahun anggaran.
Dengan adanya sejumlah catatan DPRD tersebut, pelaksanaan APBD Perubahan 2026 diharapkan tidak hanya mampu menjaga kesinambungan program pemerintah, tetapi juga memperkuat transparansi, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan APBD bukan hanya berapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi seberapa besar manfaat anggaran tersebut benar-benar dirasakan masyarakat Kabupaten Banjar.
